Rumah makan Anyer ternyata bersekongkol tak cantumkan harga menu

MERDEKA.COM. Para pengusaha di sekitar Pantai Karang Bolong Anyer, Kabupaten Serang, Banten, sepakat tidak menunjukkan draf harga kepada konsumen. Hal tersebut terungkap oleh salah satu pedagang yang membuka lapak rumah makan di daerah tersebut.

Jokowi: Kalau RUU Pilkada Disahkan, Saya Dapat Pak Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Kabar keresahan Ahok yang ingin keluar dari Partai Gerindra telah sampai ke telinga Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi pun tertawa senang mendengar keresahan Wagub DKI Jakarta itu.

Ahok: Konstribusi Gerindra di Pilkada DKI Hanya 6%

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, kontribusi Partai Gerindra untuk memenangkan dirinya dan Jokowi pada Pilkada DKI 2012, hanya 6%. Sebab, dia menjadi Wagub karena kecelakaan politik. Ada kontribusi figur Jokowi yang dikenal rakyat Jakarta saat itu.

Gagalkan Perampokan 7 Prajurit AL Naik Pangkat

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Tujuh prajurit TNI AL mendapat penghargaan dari Kasal Laksamana TNI Dr Marsetio, pada peringatan HUT TNI AL ke 69, Rabu (10/09/2014).  

Penghargaann tersebut diterima terkait dengan usahanya menggagalkan aksi perampokan toko di Bekasi.

28 DPW PPP Dukung Pemberhentian SDA Sebagai Ketua Umum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suryadharma Ali telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemberhentian mantan Menteri Agama RI itupun mendapat dukungan dari 28 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP.

Jusuf Kalla : Penggantian Mobil Menteri Harus Ditinjau Ulang

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Jusuf Kalla mengatakan dalam pemerintahannya lima tahun mendatang, Indonesia harus melakukan penghematan.

Remisi Fahd dan Murdaya Bukan Pelaku Pelapor

TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Handoyo Sudrajat menyatakan, pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya Poo dan Fahd El Fouz, merupakan hak keduanya. Karena itu, kata dia, terpidana suap Bupati Buol dan terpidana korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPID) tahun anggaran 2011 itu, diberi pembebasan bersyarat, bukan sebagai justice collabolator (pelaku pelapor).

KPK: RUU Pilkada Berpotensi Jadi Rekayasa Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara mengenai Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam pesan singkatnya, Rabu (10/9/2014), Bambang mengatakan pilkada yang dipilih melalui DPRD sangat berpotensi menjadi rekayasa kekuasaan.